Kebijakan Baru Dedi Mulyadi: Pendidikan Militer dan Jam Malam untuk Pelajar menjadi Sorotan Controversial
- Dedi Mulyadi dikenal karena mengeluarkan keputusan tentang pendidikan militer yang sedang menuai kontroversi. Kepala Pemerintahan Jawa Barat tersebut sekarang berencana untuk menerapkan pembatasan waktu malam bagi para siswa.
Tokoh Dedi Mulyadi saat ini tengah mengundang pembicaraan. Mengapa tidak? Kebijakannya sebagai Gubernur Jawa Barat kerap memunculkan debu di antara masyarakat umum.
Kebijakan yang menuai kontroversi dari Dedi Mulyadi adalah pengiriman murid-murid bandel ke barak tentara. Bahkan Gubernur Jawa Barat hingga diberitahu kepada Komnas HAM karena hal tersebut.
Setelah mengeluarkan peraturan tentang pendidikan militer, Dedi Mulyadi kembali mencetuskan ide revolusioner terkait pemberlakuan jam malam untuk para siswa. Ide tersebut timbul setelah Pemerintah Provinsi Jawa Barat meresmikan kesepakatan bersama dengan Polda Jabar dan Polda Metro Jaya guna membasmi tindakan premanisme serta meningkatkan tingkat keamanan di kalangan publik.
"Pada waktu yang telah ditetapkan, mungkin saya akan mengimplementasikannya. Di hari-hari kerja, contohnya, tidak diperbolehkan untuk berkumpul setelah pukul 8 malam, sebab mereka perlu tetap di rumah; ada terlalu banyak halangan di luar sana," jelas Dedi pada Hari Sabtu, tanggal 17 Mei 2025, seperti dilansir dari TribunJabar.id.
Dedi mengatakan bahwa kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan aparat penegak hukum diharapkan dapat menciptakan pemuda yang lebih teratur dan disiplin di jalanan. Ini termasuk usaha-usaha dalam mengatasi sejumlah masalah yang potensial merusak masa depan para remaja.
"Narkoba, obat ilegal, minuman campuran yang ada di mana-mana serta penguatan kontrol atas siswa sekolah," ujarnya.
Sekilanya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Polda Jabar dan Polda Metro Jaya untuk membasmi praktek premanisme yang dinilai menyusahkan masyarakat dan menghalangi investasi. Untuk membuktikan komitmennya dalam memberantas tindakan tersebut, Dedi Mulyadi menandatangan MoU bersama Kapolda Jabar, Kapolda Metro, seluruh Walikota/Bupati, serta Kapolres se- Jawa Barat di gedung Pakuan, Bandung pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2025.
Perjanjian itu meliputi berbagai aspek, termasuk perbaikan infrastruktur keamanan di daerah Jawa Barat serta pembentukan lingkungan bisnis yang kondusif.
Setelah itu, menciptakan banyak lapangan pekerjaan serta dalam proses tersebut terdapat usaha untuk meningkatkan dasar keamanan setiap wilayah dan area perusahaan, sekaligus mengembangkan lingkungan ekonomi yang mendukung, dengan tujuan perlindungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
"Di pasar serta beberapa area lain terdapat kenyamanan," kata Dedi.
Dedi Mulyadi berencana untuk mengimplementasikan peraturan jam malam bagi para pelajar dan sekarang membahas tentang kebijakan pendidikan militernya yang sedang memicu diskusi publik. Gubernur Jawa Barat tersebut menunjukkan penghargaannya kepada saran yang diberikan oleh KPAI berkaitan dengan program pembentukan karakter yang mencakup siswa-siswi dengan tingkah laku istimewa dalam latihan militer.
Menurut dia, KPAI merupakan institusi dengan kapabilitas, kualifikasi, serta keahlian terbaik dalam mengamankan hak-hak anak di tanah air.
"Langkah-langkah yang kami ambil ini sebagian besar dipengaruhi oleh kesadaran kemanusiaan serta tanggung jawab karena sifat masalah anak di Jawa Barat sangat rumit," ujar Dedi melalui pernyataan tertulis, pada hari Sabtu (17/5/2025) seperti dilaporkan Kompas.com.
Dia menyebutkan bahwa saat ini banyak orangtua telah kehilangan kapabilitas dalam mendidik dan mengarahkan putra-putrinya. Di tengah kondisi yang serba terbatas tersebut, tugas pemimpin lokal semacam gubernur, bupati, ataupun walikota menjadi sangat penting guna mencari jalan keluar, bahkan mungkin dengan menggunakan metode darurat.
Dedi menyatakan bahwa situasi itu mirip dengan penanganan korban bencana. Terkadang, para korban tidak ditangani langsung oleh dokter ahli, melainkan hanya oleh bidan atau perawat.
"Dengan sungguh kami meminta KPAI untuk mengambil alih penanganan, karena masih terdapat banyak anak di Jawa Barat yang belum dilayani pemerintah provinsi dan para kepala daerah setempat," tegas Dedi.
Dia mendorong KPAI agar ikut serta dalam penanganan permasalahan anak-anak, sebab masih ada banyak area yang belum mencapai jangkauan pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat. Menurut Dedi, dengan partisipasi dari KPAI, bobot tugas bagi pemerintah daerah dapat menjadi lebih ringan.
Dia juga menggarisbawahi pentingnya KPAI untuk memahami tantangan yang lebih luas. Tiap harinya, dia mendapat berita tentang insiden pelecehan seksual terhadap anak-anak.
"Saya bekerja sama dengan semua Kapolres untuk mengambil tindakan, melakukan investigasi, pemeriksaan hukum, dan juga penahanan atas individu-individu yang melancarkan kekerasan seksual kepada anak-anak di bawah umur," katanya.
Sebelumnya, KPAI mengungkapkan keprihatinan mereka tentang program pendidikan karakter Pancawaluya Jawa Barat Istimewa yang dicanangkan oleh Gubernur Dedi Mulyadi. Menurut KPAI, program tersebut bisa saja melanggar hak-hak anak karena para siswa dikirm ke barak-barak tentara tanpa adanya campur tangan dari ahli psikologi profesional untuk memberikan pertimbangan sebelum pengiriman itu dilakukan. (*)